• Jumat, 9 Desember 2022

5 Langkah Panduan Hadirkan Kartu Kredit Syariah

- Selasa, 18 Januari 2022 | 17:59 WIB
Kartu kredit syariah termasuk kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin. Ini 5 langkah sebagai panduan menghadirkannya.
Kartu kredit syariah termasuk kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin. Ini 5 langkah sebagai panduan menghadirkannya.

PortalAMANAH.COM – Persolaan kartu kredit bukan hanya sebatas bagaimana menyikapi kartu kredit yang ada saat ini. Atau sekedar tahu bagaimana hukum miliki dan gunakan kartu kredit yang ada.

Atau bahkan mentuk mengetahui apa bentuk pelanggaran yang ada pada produk kartu kredit yang ada dan seberapa berat bobot pelanggarannya.

Namun yang terpenting adalah, bagaimana upaya plus mekanisme yang mesti dijalani untuk bisa meenghadirkan kartu kredit yang syariah. Pasalnya, syariat islam mengajarkan untuk tidak berhenti pada level mengetahui pelanggaran yang ada.

Baca Juga: Ingin Pakai Aksesoris Berbahan Kulit? Perhatikan; Hanya Jenis Ini yang Suci Setelah Disamak.

Namun syariat memerintahkan untuk mengganti pelanggaran dengan menyuguhkan solusi yang benar dan syar’i. untuk memenuhi tuntutan itu, berikut ini panduan singkat untuk menghadirkan kartu kredit yang sesuai aturan syariat.

Pertama, perusahan penerbit kartu kredit mesti memahami betul bahwa landasan syariat dari kartu kredit adalah akad utang piutang. Karena itu, semua aturan akad utang piutang mesti dipatuhi.

Di antaranya yang paling banyak dilanggar saat ini adalah pembebanan denda uang (baik dalam bentuk nominal maupun persentase) atas keterlambatan pelunasan tagihan oleh pemegang kartu kredit. Bukan berarti tidak membolehkan ada sanksi. Akan tetapi yang dilarang adalah sanksi denda dalam bentuk uang.

Baca Juga: Badan Non Muslim Bukan Najis, Sama Seperti Orang Muslim

Kedua, dianjurkan kepada perusahan penerbit kartu kredit untuk tidak membebankan biaya administrasi tahunan kepada pemegang kartu kredit.

Selain karena tidak ada alasan syar’inya, juga karena beban biaya adminstrasi tahunan bisa dianggap riba seperti halnya denda keterlambatan. Malahan bisa dianggap mengambil harta orang lain tanpa alasan syar’i yang bisa diterima.

Halaman:

Editor: Supriadi Yosup Boni

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X